kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.871.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.445   -75,00   -0,45%
  • IDX 7.107   66,36   0,94%
  • KOMPAS100 1.034   12,73   1,25%
  • LQ45 806   9,73   1,22%
  • ISSI 223   1,91   0,86%
  • IDX30 421   5,94   1,43%
  • IDXHIDIV20 502   10,81   2,20%
  • IDX80 116   1,41   1,23%
  • IDXV30 120   2,66   2,27%
  • IDXQ30 138   2,04   1,50%

OJK: Batas Waktu Spin Off Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Hingga 2026


Sabtu, 15 April 2023 / 14:15 WIB
OJK: Batas Waktu Spin Off Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Hingga 2026

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun rancangan regulasi terbaru terkait pemisahan unit usaha syariah (spin off) di industri asuransi. Salah satu poin yang diatur adalah mengenai batas waktu perusahaan asuransi untuk melakukan spin off.

Pada aturan sebelumnya di UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,  kewajiban spin off maksimal dilakukan pada 2024. Dalam rancangan regulasi terbaru, OJK memberi batas waktu hingga 2026.

“Batas waktu ini masih bisa berubah tapi untuk saat ini yang dipilih adalah 31 Desember 2026, jadi ada waktu tiga tahun,” ujar Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang IKNB OJK Dewi Astuti, Kamis (13/4).

Pengaturan ulang terkait spin off ini dilakukan sesuai dengan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatakan kewenangan kebijakan spin off dikembalikan pada OJK.

Baca Juga: Soal Aturan Kewajiban Spin Off Perusahaan Asuransi, Begini Kelanjutannya

Lebih lanjut, Dewi bilang jika nantinya regulasi tersebut nanti terbit, seluruh perusahaan asuransi akan diminta memberikan action plan kepada OJK yang berisi tentang rencana dan bagaimana perusahaan melakukan spin off.

“Termasuk juga untuk yang merencanakan tidak melakukan spin off tetapi melakukan misalnya menjual portofolio dan sebagainya,” ujarnya.

Untuk kepentingan perlindungan konsumen, Dewi juga bilang bahwa perusahaan wajib memberikan kejelasan terkait hak dan kewajiban bagi pemegang polis atau nasabah sebelum melakukan spin off.

“Untuk menghindari terjadinya pengaduan konsumen di kemudian hari,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Terpopuler
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Thrive

×